Data Penerima Bansos Diduga tak Tepat Sasaran, Desa jadi Sasaran Protes Warga
(ILUSTRASI) Seorang warga menerima beras bantuan pangan di Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Kamis (1/2/2024). (Lilis Sri Handayani)
INDRAMAYU – Jumlah penerima bantuan pangan cadangan beras pemerintah (BP-CBP) 2024 untuk Kabupaten Indramayu mengalami penambahan dibandingkan tahun lalu. Namun, data tersebut dinilai tak seluruhnya sesuai dengan kondisi di masyarakat.
Saat ini, jumlah warga di Kabupaten Indramayu yang menerima bantuan pangan untuk Januari 2024 mencapai 260.190 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah itu meningkat dibandingkan penerima bantuan serupa pada tahun 2023 yang hanya 227.432 KPM.
Penambahan data KPM itu di antaranya seperti yang terlihat di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang. Di desa tersebut, jumlah warga yang menerima bantuan pangan terdata ada 544 KPM.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Sedangkan pada penyaluran bantuan pangan tahun 2023, jumlah warga yang menerima bantuan tersebut hanya sekitar 400 KPM.
‘’Ya memang jumlahnya bertambah, tapi sebenarnya datanya berubah. Jadi ada warga yang sebelumnya dapat bantuan, sekarang gak dapat. Dan yang tadinya gak dapat bantuan, sekarang dapat,’’ ujar Sekretaris Desa Dermayu, Hasbi Hudaya, saat ditemui di Balai Desa Dermayu, Kamis (1/2/2024).
Hasbi mengatakan, pihak desa tidak tahu menahu tentang sumber data tersebut. Dalam hal ini, pihak desa hanya menerima data penerima bantuan dari Kantor Pos dan selanjutnya bertugas menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat.
Meski demikian, lanjut Hasbi, pihak desa yang akhirnya menerima protes dari warga. Tak hanya datang langsung ke balai desa, adapula warga yang menyampaikan protes melalui WhatsApp bahkan media sosial.
‘’Ya mereka protes karena tadinya menerima bantuan, kok sekarang gak menerima,’’ tutur Hasbi.
Hasbi berharap, dalam penentuan data warga yang menerima bantuan, hendaknya melibatkan pemerintah desa setempat. Pasalnya, pemerintah desa lebih tahu mengenai kondisi warganya.
Sementara itu, Bupati Indramayu, Nina Agustina, menyatakan, pemerintah desa harus turun ke tengah masyarakat untuk mengecek hal tersebut.
‘’Dari desa dikerahkan semuanya, harus turun semuanya untuk mengecek,’’ kata Nina.
Nina pun meminta agar bantuan dari pemerintah pusat tercatatat rapih oleh RT maupun pemerintah desa.
‘’Jangan sampai yang mampu itu menerima (bantuan),’’ cetus Nina.
