Harga BBM Naik, Pemkot Cirebon Berupaya Kendalikan Inflasi

Operasi pasar murah di Kota Cirebon. (Diskominfo Kota Cirebon)

CIREBON -- Pemkot Cirebon berupaya untuk mengendalikan inflasi di tengah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

‘’Hingga Agustus, tingkat inflasi kita terendah di Jabar,’’ kata Sekda Kota Cirebon, Agus Mulyadi, akhir pekan kemarin.

Namun diakui Agus, adanya penyesuaian harga BBM akan menimbulkan kenaikan harga, khususnya pada komoditas pangan. Untuk itu, Pemkot Cirebon bersama dengan tim pengendali inflasi daerah (TPID) berupaya untuk mengendalikan inflasi sebagai dampak penyesuaian harga BBM.

Scroll untuk membaca

Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan menggelar operasi pasar, pasar murah maupun intervensi terhadap jalur distribusi.

‘’Intervensi jalur distribusi dilakukan bekerja sama dengan daerah sekitar,’’ tutur Agus.

Dengan demikian, jalur distribusi dan pangan terjaga dan harga stabil. Terlebih Kota Cirebon bukan daerah produsen namun merupakan area perdagangan.

Pemerintah, lanjut Agus, juga telah menyiapkan langkah pengamanan berupa bantuan sosial sebagai dampak penyesuaian harga BBM. Yaitu subsidi BLT sebagai dampak penyesuaian harga BBM.

‘’September ini sebanyak 38.539 keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan Rp 500 ribu,’’ kata Agus.

Dana tersebut berasal dari BLT subsidi BBM tahap pertama sebesar Rp 300 ribu, untuk September dan Oktober, serta dana BPNT sebesar Rp 200 ribu. Sedangkan BLT subsidi BBM tahap kedua akan diberikan Desember 2022.

Bantuan subsidi upah juga akan diberikan. Untuk itu, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja diminta untuk melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

‘’Saya minta Plt Disnaker melakukan jemput bola,’’ tukas Agus.

Pemkot Cirebon, lanjut Agus, juga tengah menunggu juklak dan juknis terkait alokasi dua persen dari alokasi dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil periode Oktober-Desember yang akan digunakan untuk perlindungan sosial, subsidi transportasi dan UMKM. Ada sekitar Rp 3 miliar yang disiapkan.

‘’Kita tunggu juklak juknisnya seperti apa,’’ cetus Agus.

Selain itu, sudah ada surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait penggunaan dana BTT untuk pengendalian inflasi. (Lilis Sri Handayani)