BPJS Kesehatan menerapkan inovasi kemudahan layanan administrasi kepesertaan JKN-KIS melalui aplikasi Mobile JKN, Chika, Vika guna meminimalisir kunjungan peserta ke kantor cabang. (dok. Republika)
INDRAMAYU -- Sektor kesehatan menjadi fokus utama Pemkab Indramayu. Selain menghadirkan program dokter masuk rumah (dok-maru), berbagai program pemenuhan sarana dan prasaran pada fasilitas kesehatan terus dibenahi.
Hal tersebut juga tercantum dalam misi Sapta Nata Mulya Jaya yakni peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.
"Pemkab juga berupaya mendorong kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga target cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) di Kabupaten Indramayu dapat tercapai," kata Bupati Indramayu Nina Agustina dalam sambutannya yang dibacakan Pj. Sekda Kabupaten Indramayu, Aep Surahman.yang dilaksanakan di Ruang Ki Sidum Setda Kabupaten Indramayu, Kamis (21/9/2023).
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Kata dia, Indramayu berkomitmen dalam pencapaian cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC). “Kesehatan menjadi perhatian kami, karena itu merupakan pelayanan pemerintah,” ungkapnya.
Sementara Tim Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani mengatakan, JKN merupakan suatu evolusi besar dalam reformasi sistem pembiayaan pelayanan kesehatan di Indonesia sejak diimplementasikan 1 Januari 2014. Negara, kata dia, berupaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia atau biasa disebut dengan jaminan kesehatan semesta yang juga disebut dengan universal health coverage (UHC).
UHC merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan juga rehabilitatif yang bermutu dengan biaya yang terjangkau.
“Menjadi sebuah keharusan bagi kita stakeholder pembangunan untuk dapat melakukan pengalokasian pembiayaan kesehatan secara efektif, efisien dan akuntabel untuk nantinya bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu dr Wawan Ridwan menjelaskan, saat ini, progress UHC di Kabupaten Indramayu berada pada angka 87,07 persen. Dengan presentasi pendudukan Kabupaten Indramayu yang telah menjadi peserta jaminan kesehatan nasional berjumlah 87,41 persen dengan keaktifan peserta 67,24 persen.
Dengan demikian, pemkab Indramayu terus mendorong keaktifan peserta sehingga dapat mencapai lebih dari 75 persen dan target UHC pada desember 2023 pada angka 95 persen dapat dicapai.
Wawan menerangkan, pihaknya bersama stakeholder terkait terus mendorong ketercapaian UHC tersebut diantaranya dengan mengajukan usulan pendaftaran penerima bantuan iuran pendanaan APBD atau yang saat ini disebut PBPU-BP rutin diajukan setiap bulan, usulan peserta PBPU-BP Pemda menjadi peserta PBI-JK serta pemadanan data PBPU-BP Pemda dilakukan setiap semester oleh Dinas Sosial dan Disdukcapil.
“Upaya mencapai UHC tersebut terus kita tindak lanjuti baik itu dari sisi penganggaran maupun dari pemutakhiran data PBPU-BP Pemda sehingga masyarakat terutama yang membutuhkan dapat memiliki jaminan kesehatan,” ujarnya. n Agus Yulianto
