Pj Wali Kota Cirebon Prihatin dengan Polemik Perebutan Tahta Keraton Kasepuhan

Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi mengaku prihatin dengan polemik di Keraton Kasepuhan. (Dok. Republika)

MATAPANTURA.REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Pj Wakil Kota Cirebon Agus Mulyadi mengaku, prihatin dengan belum selesainya polemik yang terjadi di Keraton Kasepuhan. Padahal, pihaknya sebelumnya sudah pernah mengumpulkan pihak-pihak yang mengklaim dirinya sebagai keturunan zuriah dari Sunan Gunung Jati. Namun, sampai saat ini tak juga kunjung selesai bahkan hingga menimbulkan kericuhan.

‘’Memang kami tidak bisa masuk terlalu jauh ya terkait kisruh perebutan tahta Kasepuhan ini," kata Agus kepada media, Kamis (3/10/2024).

Polemik tahta sultan di Keraton Kasepuhan Cirebon hingga kini terus bergulir. Polemik itu terjadi setelah wafatnya Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan, PRA Arif Natadiningrat pada 2020.

Scroll untuk membaca

Hal tersebut menyusul adanya sejumlah pihak yang mengklaim sebagai sultan yang sah untuk menduduki tahta di Keraton Kasepuhan. Sedangkan putra dari almarhum Sultan Arief, yakni PRA Luqman Zulkaedin, sudah melakukan proses jumenengan untuk menggantikan ayahnya dan menjadi Sultan Sepuh XV.

Namun, polemik itu beberapa hari terakhir kembali memanas setelah beredarnya dawuh pengangkatan Habib Lutfi bin Yahya sebagai Ketua Dewan Kelungguhan Kesultanan Cirebon, oleh Heru Nursamsi, yang mengaku sebagai Sultan Kasepuhan.

Polemik semakin menanas setelah terjadinya kericuhan yang melibatkan sejumlah oknum warga dengan rombongan perwakilan Heru Nursamsi, usai melakukan diskusi dengan Panglima Tinggi Macan Ali Nuswantara, Prabu Diaz, di Alun-alun Sangkala Buana Cirebon, Rabu (2/10/2024).

Karenanya, Agus mengaku prihatin dengan belum selesainya polemik yang terjadi di Keraton Kasepuhan. ‘’Ya sebetulnya keprihatinan dari kami ya, pemerintah daerah kota, Provinsi Jawa Barat, maupun pemerintah pusat, yang sampai dengan saat ini, belum menyelesaikan terkait polemik Keraton Kasepuhan,’’ ucapnya.

Meski demikian pihaknya siap memfasilitasi kembali pertemuan pihak-pihak yang terkait dalam polemik tersebut. Namun, pihak-pihak itu harus mempunyai frekuensi yang sama untuk menyelesaikan polemic itu.

‘’Silakanlah kalau kita punya frekuensi yang sama, punya pemikiran untuk menyelesaikan masalah, ayo duduk bareng, kita siap fasilitasi dengan Forkopimda. Kalau perlu dengan Pak Pj Gubernur juga kita siap,’’ ucap Agus.

Pihaknya juga berharap, mereka sudah punya penyamaan persepsi, Yang penting bagaimana masing-masing pihak bermaksud untuk bisa menyelesaikan permasalahan. "Kalau itu belum ada, nggak akan sampai bisa menjadi kata sepakat,’’ tandas Agus. n Agus Yulianto