Disdik Jabar Anulir 200-an Calon Peserta Didik karena Memanipulasi Domisili
Calon peserta didik mengikuti pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (Dok. Republika)
MATAPANTURA.REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, SLB Tahun 2024 tahap I, di Provinsi Jawa Barat masih diwarnai kecurangan. Tindakan tegas pun diambil Dinas Pendidikan Provinsi Jabar (Disdik Jabar) terhadap para pelaku pelanggaran.
Tindakan tegas yang diambil Disdik Jabar tersebut berupa kebijakan menganulir sebanyak 200-an calon peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Kadisdik Jabar) M Ade Afriandi mengatakan, kecurangan yang dilakukan oleh 200-an calon peserta PPDB itu adalah dengan mengutak-atik domisili pada Kartu Keluarga (KK).
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
"Kami menganulir lebih dari 200 calon peserta didik karena terbukti menggunakan KK di alamat bukan domisili siswa," ucapnya kepada media di Bandung.
Bahkan, kata dia, jika calon peserta didik telah dinyatakan lulus namun kemudian terbukti melakukan kecurangan, maka mereka akan langsung dicoret dari daftar penerimaan.
"Tindakan kami ini merupakan upaya untuk mewujudkan integritas dalam pelaksanaan PPDB 2024 dan menghadirkan pelayanan pendidikan yang adil dan bermartabat," kata Ade menegaskan.
Pihaknya memahami, calon peserta didik adalah calon pemimpin bangsa. Makanya, kejujuran di hari ini akan menghasilkan pemimpin yang jujur.
Upaya tegas tidak berhenti sampai di sini, panitia PPDB 2024 akan terus melakukan validasi data dibantu oleh TNI, Polri dan Satpol PP.
Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan, PPDB yang awal mulanya bertujuan untuk mengikis kesenjangan antara sekolah favorit dan nonfavorit demi pemerataan di setiap wilayah, tapi kenyataan di lapangan sukar dilakukan.
"PPDB seperti ini awalnya kan baik untuk menghilangkan sekolah favorit. Tetapi, setelah berjalan tetap sekolah favorit itu tidak bisa hilang di masyarakat. Jadi kan harusnya buat pemerataan," ucapnya.
Oleh sebab itu, Bey akan mengundang seluruh kepala dinas pendidikan dari 27 kabupaten dan kota untuk merumuskan tentang pelaksanaan PPDB yang ideal itu harus dilakukan seperti apa polanya.
Kata dia, akan berdiskusi dan menjadi laporan pemprov kepada Kemendikbud terkait PPDB yang ideal seperti apa. "Apakah kami akan mengusulkan yang terbaik seperti apa? jangan sampai pada pelaksanaan PPDB itu, jujur (pihak) sekolah yang nggak siap,” tutur dia. n Agus Yulianto
