Ketika 'Pesat' dan PHE ONWJ Berjibaku Hapus Status Desa Kumuh di Kandanghaur
Pemuda Karang Taruna tengah mengolah sampah permukiman untuk dijakdikan produk bernilai ekonomis. (Matapantura.republika.co.id/Agus Yulianto)
MATAPANTURA.REPUBLIKA.CO.ID, Sebanyak 14 desa di Kabupaten Indramayu menjadi sasaran realisasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Pemkab Indramayu. Program ini berasal dari Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2021.
Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan, program Kotaku dilakukan untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100. "100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak," ujar dia.
Nina menjelaskan, ada 14 desa kumuh yang menjadi sasaran ini, tersebar di empat kecamatan. Yakni, Kecamatan Haurgeulis, Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Patrol, dan Kecamatan Sukra.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Berbagai usaha dan upaya pun dilakukan berbagai pihak terkait--termasuk kumpulan warga--guna menghapus dan menghilangan status 'desa kumuh' yang mereka sandang. Salah satunya yang dilakukan oleh kelompok warga yang tergabung dalam 'Pengelolaan Sampah Terpadu' (Pesat).
Pesat ini merupakan gabungan dari sejumlah pemuda Karang Taruna dari tiga desa kumuh yang ada di Kecamatan Kandangharu. Ketiga desa yang menyandang status desa kumuh itu adalah Desa Eretan Wetan, Desa Eretan Kulon, dan Desa Kertawinangun.
"Status desa kumuh ini membuat kami sakit hati, sedih, dan prihatin. Inilah yang mendorong dan penggerak pemuda karang taruna dari tiga desa untuk membentuk Pesat," ujar Ketua Pesat Karnoto saat dikonfirmasi Matapantura.republika.co.id, Jumat (23/8/2024) di Desa Eretan Wetan.
Para pengurus Pesat mengadakan diskusi terkait pengelolaan sampah. (Matapantura.republika.co.id)
Pesat didirikan pada 2021, Anggotannya dari hanya puluhan orang, saat ini sudah menjadi sudah menjadi 1.220 kepala keluarga.
Melalui pemuda penggerak dari tiga desa kumuh ini, Pesat terus memberikan inovasi dan edukasi kepada warga terkait sampah dan dampaknya. "Butuh perjuangan dan kesabaran untuk mengubah mindset warga terhadap sampah ini. Dan itu juga membutuhkan waktu cukup lama," kata Abidin, ketua Komite Pengembangan Masyarakat Kandanghaur kapada Matapantura.republika.co.id.
Selama dua tahun sejak terlibat dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam mengedukasi sampah, ujar Abidin, sikap dan perilaku warga pun akhirnya membuahkan hasil. "Ya, sejak dua tahun lalu, akhirnya tiga desa ini berhasil menghapus 'status kumuh'. Alhamdulillah," ungkap Abidin.
Dikatakannya, sebelum Pesat berdiri, warga kerap kali membuang sampah secara sembarangan. Kondisi ini pun diperparah 'sampah kiriman' dari laut yang kerap masuk ke lokasi permukiman warga akibat banjir rob (pasang laut, red).
Akibatnya, tumpukan sampah perumahan yang bercampur dengan sampah laut, terus menumpuk. Di sisi lain, untuk Desa eretan Wetan dan Desa Eretan Kulun, tidak memilik tempat pembuangan akhir sampah.
"Meskipun status desa kumuh itu sudah hilang, tapi edukasi persampahan tetap kita lakukan. Kita ingin wajah ketiga desa ini menjadi bersih seterusnya," ujar Abidin.
Peran PHE ONWJ
Tak dipungkiri, untuk menghapus imej buruk desa kumuh itu, Pesat mendapat support dan bantuan dari berbagai pihak. Salah satunya dari PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi dalam negeri.
Area operasional berada di wilayah kontrak kerja sama (KKS) pffshore North West Java (ONWJ) di Jawa Barat yang membentang dari Kepulauan Seribu (DKI Jakarta) sampai ke Cirebon Utara (Jawa Barat. Hingga Saat ini luas wilayah kerja ONWJ mencakup 8.300 Km2.
Ketua TJSL PHE ONWJ wilayah Indramayu dan Cirebon, Hanafi, saat ditanya Matapantura.republika.co.id di sela-sela kunjungannya ke Pesat mengatakan, pihaknya sudah beradar di Kandanghaur sejak 2011 lalu. Namun, kala itu, program yang dikembangkan di daerah ini masih terkait sektor pendidikan, kesehatan, dan UMKM.
"Namun di 2021, kami pun memberikan pendampingan dan bantuan kepada Pesat dalam hal lingkungan, khususnya pengelolaan sampah," ujarnya.
Hal itu pun tak terlepas dari status yang disandang ketiga desa tersebut sebagai desa kumuh. Ini karena dulu, ujar dia, tumpukan sampah 'menghiasi' lokasi permukiman warga dan jalan-jalan.
"Faktornya karena kurangnya kesadaran warga terhadap dampak nengatif sampah. Maka, edukasi kepada warga menjadi hal yang harus diterapkan terlebih dulu dalam hal pengelolaan lingkungan bersih, khususnya pengelolaan sampah," ujarnya.
Maka, ucap Hanafi, setelah melalui perjalanan panjang dengan mendatangkan sejumlah ahli persampahan, edukasi itu membuahkan hasil. Masyarakat sudah tidak lalu membuang sampah sembarang dan Desa Eretan Wetan, Desa eretan Kulon dan Desa Kertawinangun pun menjadi desa bersih, tidak kumuh lagi seperti beberapa tahun lalu. n Agus Yulianto
